Menteri Tenaga Kerja RI Minta PMI Jadi Duta Wisata Indonesia
PRAYA-Setuap tahunnya, minat masyarakat NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah yang ingin mengadu nasib sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini yang kemudian menjadi alasan Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia (RI) menunjuk Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi sosialisasi Permenaker nomor 4 tahun 2023 tentang jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dan karena jumlah PMI setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah, tidak ada salahnya kemudian PMI ini dijadikan sebagai duta pariwisata Indonesia.
Menteri Ketenaga Kerjaan RI, Ida Fauziah pada sambutannya di acara sosialiasi di Poltekpar Lombok Praya menyatakan, pihaknya mengakui minat masyarakat Indonesia terutama warga NTB khususnya Lombok Tengah untuk menjadi PMI ke luar negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait berdasarkan data yang dimiliki, menempatkan Provinsi NTB di urutan ke empat se-Indonesia dan kabupaten Lombok Tengah berada di urutan ke tiga dalam hal pengiriman PMI ke luar negeri. “Alasan ini yang kemudian kami dari kementerian menunjuk Loteng sebagai lokasi sosialisasi Permenaker nomor 4 tahun 2024 ini,” ungkapnya.
Dijelaskan secara nasional, setiap tahunnya juga angka masyarakat sebagai PMI ke luar negeri mengalami peningkatan yang sangat signifkan. Oleh sebab itu, hal ini berdampak positif kepada sumbangan devisa dari PMI untuk negara yang masuk sebagai APBN yang angkanya raupan devisa sebesar Rp 160 triliun. “Angka yang cukup tinggi ini sangat membantu mendongkrak jumlah APBN kita,” terangnya.
Melihat tingginya angka PMI setiap tahunnya, hal ini yang membuat Kemenaker mencoba membuat terobosan baru. Dimana terobosan yang dimaksudkan dimana para PMI dijadikan sebagai duta pariwisata Indonesian. Para PMI ini sebelum di berangkatkan ke Negara tujuan, haruslah oleh agen dibekali pengetahuan tentang obyek wisata yang ada di daerah asal masing-masing PMI. “Bermodalkan pengetahuan obyek wisata yang diketahui yang kemudian di prmosikan para PMI kepada masyarakat dinegara tujuan mereka nantinya,” jelasnya.
Kemudian pihak Kementerian Ketenaga Kerjaan meminta agar para PMI yang akan diberangkatkan ke Negara tujuan perlu di lengkapi pengetahuan tenang obyek wisata Yang ada di Indonesia, minimal obyek wisata yang ada didaerah salah PMI. Dengan memberikan pengetahuan obyek wisata yang diketahui PMI minimal ke majikan mereka, tentu akan menumbuhkan minat kunjungan wisatawan nantinya ke Indonesia. Hal ini juga akan berdampak pada raupan APBN RI dari bidang pariwisata. “Saya yakin jika para PMI ini bisa dengan cekatan memberikan informasi pariwisata kita di Indonesia minimal di daerah asal mereka, akan berdampak positif pada kunjungan wisatawan asing nanti ke Indonesia,” ucapnya.
Seperti di contohkan, khususnya di timur tengah para PMI berhasil mengenalkan Indomie kepada masyarakat. Akhirnya, di timur tengah Indomie cukup terkenal dan direspons oleh manajemen Indomie dengan membuat pabrik Indomie untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Timur Tengah. “Keberhasilan ini tentu bisa di tiru dan tentu jika para PMI secara masiv memberikan informasi obyek wisata yang ada maka saya yakin berdampak pada tingginya angka kunjungan wisatawan asing nanti ke Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, kemudahan-kemudahan harus diberikan negara melalui kementerian terkait kepada PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Pelayanan satu pintu pengurusan segala bentuk admnsitras harus dijamin dengan mudah didapatkan masyarakat sebagai PMI dan perlu mendapatkan perhatian khusus. “Para PMI janganlah dipersulit dalam hal kepengurusan administrasi mereka,haruslah dipermudah namun tidak sembarangan,” katanya.
Pihaknya juga meminta agar masyarakat bila menjadi PMI harus menghindari menggunakan jasa calo yang tidak jelas kontrak dan perintah kerjanya. Jik ingin bekerja keluar negeri, masyarakat diminta bekerja sesuai prosedur yang tersedia. Karena Pemerintah sudah memberikan jaminan kemudahan dalam hal kepengurusan administrasi melalui pelayanan satu pintu yakni PTSP. “Dan yang terpenting jika sudah mendapatkan pekerjaan yang resmi janganlah para PMI ini kabur,karena kabur dari majikan merupakan awal dari masalah yang akan di temui PMI,” jelasnya.
Kala memang menemukan tindakan pelecehan ataupun kekerasan seksual di tempat kerja, PMI bisa melaporkan persoalan yang dihadapi ke perwakilan Indonesia yang ada di negara tujuan. Dengan melaporkan setiap persoalan maka dengan cepat nanti dicasokan solusi terbaik yang harus di tempuh oleh para PMI. “Saya minta jangan kabur jika menemukan Maslaah, harusnya jike menemukan masalah segera laporkan ke perwakilan kita Yang ada di Negara tujuan PMI,” pintanya.
Dijelaskan juga hampir di semua negara tujuan PMI bekerja, image pekerja Indonesia cukup bagus, yakni sebagai pekerja keras dan rajin. Hal itu sebabnya membuat PMI di semua negara tujuan sangat diterima oleh masyarakat dan Pemerintah di negara tujuan. “Image ini tentu harus juga dipertahanka oleh PMI kiya,” harapnya.
Oleh sebab itu, image ini berdampak pada besarnya upah yang diterima para PMI di negara tujuannya. Sehingga Menteri Ida berharap agar PMI bekerja sungguh-sungguh dan jangan boros terhadap upah yang diterima karena ada keluarga yang menunggu di Negara asal. Dan kepada keluarga yang ditinggalan tentunya diharapkan sebagai suporter utama bagi para PMI yang sedang mengadu nasib di Negara tujuan. “Dengan sinergi yang bak antara PMI dan keluarga yang ditinggalkan maka hal ini sebagai modal awal kesuksesan dari PMI dan keluarga uang ditinggalkan,” paparnya.(wid)
