Sengkarut Program MBG Lombok Tengah: Fisik Dapur di Semayan Diduga Dicaplok Yayasan Lain
LOMBOK TENGAH – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah mulai diterpa isu miring. Muncul dugaan penyalahgunaan wewenang setelah data satu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Semayan disinyalir “dicaplok” dan dialihkan secara sepihak ke wilayah lain oleh tim survei lapangan.
Nasib kurang beruntung ini dialami oleh Nasrullah, pemilik fasilitas dapur di Kelurahan Semayan yang berafiliasi dengan Yayasan Ponpes Nurul Islam Ganti. Meski pembangunan prasarana sudah rampung 100 persen, bangunan dapur miliknya kini telantar dan belum bisa beroperasi.
Kejanggalan mencuat karena meski bangunan fisik berada di Semayan, data administrasi serta titik koordinatnya diduga digunakan oleh pihak lain di Kelurahan Leneng. Persoalan ini terungkap saat Nasrullah memeriksa perkembangan program melalui portal resmi Badan Gizi Nasional.
Ia terkejut menemukan titik koordinat yang identik dengan lokasi miliknya justru tercatat atas nama dapur lain di Kelurahan Leneng, yang dikelola oleh Yayasan Pebagus.
”Ini jelas pemutarbalikan fakta. Seluruh berkas administrasi awal, dokumentasi foto, sampai titik koordinat riil itu milik saya di Semayan. Namun, di dalam sistem aplikasi pusat tiba-tiba berubah nama yayasan dan lokasinya pindah ke Leneng,” ungkap Nasrullah kecewa.
Sorotan utama dalam sengketa ini mengarah pada oknum tim survei dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Oknum tersebut ditengarai sengaja mengabaikan verifikasi faktual di lapangan, sehingga memicu perpindahan lokasi yang menyimpang dari data awal ke pemerintah pusat.
Langkah Nasrullah untuk meminta klarifikasi kepada pihak pengelola dapur di Leneng pun menemui jalan buntu. Pihak terkait memilih menghindar dan saling melempar tanggung jawab. Sikap tertutup ini semakin memperkuat spekulasi adanya praktik “main mata” dalam penentuan titik pelayanan gizi.
Akibat dugaan manipulasi ini, pihak yang telah berinvestasi membangun fasilitas sesuai instruksi pemerintah harus menanggung kerugian besar. Gedung dapur yang ditargetkan memproduksi makanan sehat bagi anak sekolah kini mandek akibat ulah oknum. Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi serta integritas program MBG di Lombok Tengah. Pihak korban kini telah melayangkan sejumlah tuntutan atas situasi tersebut.
