Pemkab Loteng Minta Rp7,9 Miliar sebagai PAD dari MotoGP dan ARRC
PRAYA-Pelaksanaan MotoGP Tahun 2023 di Pertamina Mandalika Internasional Sirkuit pada 13 sampai 15 Oktober lalu berjalan lancar dan sukses. Penyelenggaraan itu melibatkan banyak tenaga kerja dan UMKM lokal yang berdampak pada besarnya perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai meminta hak pajak dan hiburan kepada pihak penyelenggara MotoGP 2023, dalam hal ini MGPA.
Bupati Lombok Tengah, H. L. Pathul Bahri, S.IP., M. AP pada Kamis (2/11), membenarkan penyelenggaraan MotoGP tahun 2023 berjalan lancar dan sukses dan berdampak pada perputaran perekonomian yang cukup besar. Dampak dari event ini juga termasuk pada besaran Pendapat asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak hiburan. “Selain dampaknya ke masyarakat, event ini juga berdampak pada raupan PAD kita,” ungkapnya.
Untuk angka PAD yang didapatkan dari pajak hiburan penyelenggaraan MotoGP dari pihak MGPA, Pemkab Loteng tetap akan meminta sebesar 20%. Dimana permintaan besaran 20% ini lebih rendah dari kesepakatan awal antara Pemkab Loteng dan MGPA, yakni sebesar 30% dari uang yang dihasilkan. “Yang jelas kita tetap akan meminta 20% pajak hiburan sebagai PAD Loteng dari pihak MGPA dari hasil MotoGP tahun 2023,” tegasnya.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Pemkab Loteng dari pihak MGPA, diketahui bahwa kesuksesan event tidak sebanding dengan hasil penjualan tiket selama penyelenggaraan event MotoGP yang berjumlah sebesar Rp39,9 miliar lebih. Jumlah raupan realisasi penjualan tiket ini tidak sesuai dengan target awal dari pihak MGPA sebesar Rp81,6 miliar. “Artinya dari target hasil penjualan tiket MGPA hanya bisa mencapai target sebesar 48% saja,” katanya.
Berdasarkan data terswbut, pihak MGPA menginformasikan mengalami kerugian kepada Pemkab Loteng. Sebab dari pendapatan yang diperoleh, MGPA tidak bisa menutupi kebutuhan operasional selama penyelenggaraan MotoGP tahun 2023. Artinya pihak MGPA mengalami defisit yang berdampak pada permintaan seorang PAD pajak hiburan yang akan diserahkan MGPA kepada Pemkab Loteng. “Karena mengalami rugi alias defisit raupan maka dengan ini MGPA meminta kepada Pemkab Loteng penurunan setoran PAD pajak hiburan sebesar 15% dari hasil event,” terangnya. Permintaan penuruan setoran pajak yang akan diserahkan oleh MGPA sebesar 15% ini disampaikan secara tertulis. “Kendati demikian, kami tetap meminta pihak MGPA untuk membayar retribusi paja hiburan 20 persen dari hasil,” terangnya.
Raupan PAD yang akan didapatkan dari MGPA rupanya bukan hanya bersumber dari pajak penyelenggaraan MotoGP saja. Melainkan Pemkab Loteng juga akan mendapatkan raupan dana segar dari MGPA atas penyelenggaraan event ARRC tahun 2023. Dimana dalam penyelenggaraan event ARRC ini pihak penyelenggara MGPA juga mendapatkan uang penjualan tiket sebesar Rp430 juta lebih. Sehingga ada dua event sumber PAD Loteng dari penyelenggaraan event yang dilaksanakan MGPA di sirkuit Pertamina Mandalika Internasional. “Dimana di ARRC inintetapmkits meminta pajak hiburan ke MGPA sebesar 20%,” tegasnya.
Jika melihat besaran hasil penjualan tiket dan parkir yang berhasil dikumpulkan pihak MGPA selama penyelenggaraan event MotoGP dan ARRC tahun 2023 ini, nantinya MGPA akan menyerahkan retribusi pajak ke Pemkab Loteng sebesar 20%, yakni sebesar Rp7,9 miliar. “Jumlah persentase pajak hibura dari MotoGP dan ARRC ini tidak bisa di negosiasi lagi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Pemkab Loteng meminta agar pihak MGPA segera membayarkan pajak hiburan MotoGP dan ARRC. Lantaran saat ini Pemkab Loteng sedang membutuhkan tambahan anggaran untuk menuntaskan berbagai program unggulan yang akan dijalankan. “Kalau sudah ada perhitungan MGPA begini ya kami minta agar MGPA segera membayar pajak hiburan kepada kami,” paparnya.(wid)
