Carut-Marut Program MBG di Lombok Tengah: Mitra Diduga Diintimidasi, Oknum SPPI Kejar Profit

LOMBOK TENGAH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto sebagai langkah strategis meningkatkan IQ generasi penerus dan memutus rantai stunting kini mendapat sorotan tajam. Meski dinilai sebagai program yang sangat baik, implementasi di lapangan disebut memerlukan evaluasi total dan kontrol ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN).

​Pemerhati Program MBG, Syamsul Bahri, S.H., mengungkapkan adanya berbagai temuan mengkhawatirkan yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI). Menurutnya, praktik berorientasi keuntungan (profit oriented) dari para oknum ini mulai mengancam kualitas makanan yang diterima anak-anak.

​Syamsul membeberkan adanya dugaan oknum SPPI yang merangkap menjadi penyuplai bahan baku dengan menggunakan nama orang lain. Tak hanya itu, muncul modus di mana Kepala Dapur merekomendasikan penyuplai tertentu lalu meminta jatah atau fee.

​”Padahal secara juklat dan juknis, rekomendasi penyuplai adalah kewenangan mitra, bukan Kepala Dapur. Praktik ini jelas berdampak buruk pada kualitas makanan karena fokusnya hanya mengejar keuntungan pribadi,” cetus Syamsul Bahri.

​Ia juga menyoroti adanya dugaan pembelanjaan fiktif pada dana operasional dapur. “Ada laporan pembelian air galon tapi barangnya tidak ada. Ada juga permainan di biaya operasional BBM kendaraan. Jika BGN membutuhkan bukti, saya sudah siapkan,” tegasnya.

​Syamsul sangat menyayangkan perilaku oknum SPPI yang baru menjabat namun sudah mendapatkan privilese luar biasa dari pemerintah. Status mereka yang diangkat menjadi Pegawai P3K dengan gaji Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan dinilai sangat kontras dengan nasib guru honorer atau tenaga kesehatan (nakes) yang telah mengabdi bertahun-tahun namun hanya diangkat sebagai P3K paruh waktu dengan gaji minim.

​Mirisnya, kesejahteraan yang sudah baik tersebut diduga tidak dibarengi dengan integritas.

​”Banyak mitra yang mengadu merasa diintimidasi. Oknum Kepala Dapur berlagak superior. Jika mitra tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menyuplai barang, oknum ini mencari-cari kesalahan, melaporkan kekurangan perlengkapan, bahkan menahan insentif yang menjadi hak mitra,” ungkapnya.

​Syamsul mengingatkan BGN bahwa sebagian besar mitra program MBG adalah pelaku UMKM yang modalnya terbatas. Bahkan, banyak di antara mereka yang harus berutang untuk membangun fasilitas dapur demi mendukung akselerasi program pemerintah ini.

​”Pemerintah harus memberi kelonggaran. Jangan sampai mitra yang baru beroperasi beberapa bulan sudah ditekan untuk melengkapi fasilitas secara instan. Jika tidak kooperatif setelah setahun, silakan disanksi tegas atau suspensi. Tapi kalau baru mulai sudah ditekan dan insentif ditahan, mereka bisa gulung tikar,” tambahnya.

​Ia juga menyentil kinerja pengawasan di tingkat bawah, mulai dari Kepala Regional (Kareg), Koordinator Wilayah (Korwil), hingga Koordinator Kecamatan (Korcam). Menurutnya, alih-alih melakukan evaluasi objektif, oknum Korcam justru diduga ikut mengintimidasi mitra terkait perlengkapan dapur.

​Syamsul Bahri meminta Badan Gizi Nasional segera turun tangan untuk membersihkan praktik-praktik menyimpang ini. Ia menegaskan bahwa keberadaan mitra sangat membantu pemerintah dalam menyiapkan fasilitas SPPG secara cepat.

​”Kalau pemerintah membiarkan perpanjangan tangannya bertindak semena-mena dan melakukan pungli, maka program mulia ini akan gagal di tengah jalan karena mitra pendukungnya hancur. BGN harus paham kondisi ekonomi mitra di bawah,” tutup Syamsul.