Diduga Tabrak Perpres, Kupon Pertalite Kendaraan Dinas Pemda Loteng Bocor ke Publik
LOMBOK TENGAH – Di tengah keluh kesah masyarakat kecil yang harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah dikabarkan mulai bermigrasi menggunakan BBM subsidi untuk kendaraan operasionalnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk hilangnya empati. Fasilitas negara yang dibiayai oleh uang pajak rakyat kini justru dituding ikut menyedot jatah komoditas yang dikhususkan bagi masyarakat kelas bawah dan pelaku UMKM.
Ketua Deklarasi NTB, Agus Sukandi, mengatakan bahwa tindakan Pemda Lombok Tengah yang diduga memindahkan operasional kendaraan dinas ke BBM bersubsidi merupakan preseden buruk. “Jangan hanya karena alasan efesiensi lalu mengorbankan hak rakyat miskin secara masif. Ini sama sekali tidak bisa diterima secara moral maupun hukum,” ujar Agus, Selasa (23/06).
Agus menjelaskan, meski kupon BBM yang ditemukan di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Lombok Tengah hanya berjumlah dua liter per kupon, ia khawatir praktik tersebut dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, setiap liter BBM subsidi yang masuk ke tangki mobil dinas pejabat adalah satu liter hak nelayan, buruh, dan pengemudi angkutan umum yang dirampas. Ia menambahkan, Pemda seharusnya memangkas biaya perjalanan dinas atau seremoni yang tidak penting, alih-alih memotong anggaran energi yang berujung membebani masyarakat.
”Terlebih lagi, masyarakat kecil selain lelah mengantri, BBM subsidi malah cepat habis di SPBU karena pemerintahnya ikut menyerobot hak rakyat miskin, para petani, nelayan dan pelaku UMKM,” gumamnya.
Secara hukum, aturan pembatasan konsumen pengguna BBM subsidi sebenarnya sudah diatur ketat melalui Peraturan Presiden. Kendaraan dinas berpelat merah secara tegas dilarang mengonsumsi BBM jenis Pertalite maupun Solar subsidi. Namun, Pemda Lombok Tengah disinyalir secara resmi menggunakan kupon bahan bakar yang disubsidi negara.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, L. Firman Wijaya, S.T.,M.T , saat dikonfirmasi membantah jika Pemda Lombok Tengah menggunakan BBM subsidi untuk operasional kendaraan dinas. “Pemda menganggarkan BBM non subisidi” ujarnya.
Namun, saat dikirimkan bukti foto kupon BBM dari salah satu instansi yang menggunakan BBM jenis Pertalite dengan jumlah dua liter per kupon, Sekda belum memberikan tanggapan lebih lanjut hingga berita ini dimuat.
