Sindir Minimnya Perhatian Pemda Loteng, Panitia Sekolah Hukum KNPI: Hibah KONI Besar, Kami Tidak Ada
LOMBOK TENGAH – Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Tengah menggelar Sekolah Hukum dan Peningkatan Kapasitas Pemuda. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KNPI Lombok Tengah.
Acara yang dihadiri oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) di bawah naungan KNPI se-Lombok Tengah ini dilaksanakan di Hotel Ilira, Rabu (08/07).
Dalam laporannya, Ketua Panitia Sekolah Hukum, Kusuma Wardana, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara mandiri dengan mengandalkan anggaran internal KNPI. Pria yang akrab disapa Dodek ini menyampaikan, kegiatan dilakukan dengan sumber daya yang ada lantaran pihaknya tidak menerima dana hibah dari Pemda Lombok Tengah.
”Padahal, secara penamaan mestinya pemuda dulu baru olahraga. Namun ini terbalik, KONI hibahnya besar kami tidak ada. Padahal OKP dan sayap partai berada di bawah naungan KNPI,” ketusnya.
Ketua DPD II KNPI Lombok Tengah, Lalu Abdul Wazir, mengatakan bahwa kegiatan Sekolah Hukum ini dilaksanakan sebagai bentuk eksistensi KNPI dalam memperdalam pemahaman hukum di kalangan pemuda.
”Pemahaman terhadap hukum bukan hanya milik advokat, Kejaksaan, atau Polisi tetapi untuk seluruh masyarakat yang berada di negara hukum ini,” ujarnya.
Ia meminta perwakilan OKP yang hadir untuk terlibat aktif dalam ruang diskusi tersebut. Mengingat pengurus OKP merupakan pelopor di tengah masyarakat, mereka diharapkan mampu ikut menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris DPD I KNPI NTB, Edi Kurniawan, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai KNPI Lombok Tengah sangat progresif dalam menjalankan program kerja.
”Ada ataupun tidak adanya hibah tidak melunturkan semangat beraktivitas. Dan ini harus diapresiasi,” ujarnya.
Ia menerangkan, pemberian dana hibah kepemudaan oleh pemerintah daerah sebenarnya bersifat wajib dan telah tertuang di dalam Undang-Undang Kepemudaan.
Edi menambahkan, KNPI Lombok Tengah merupakan satu-satunya DPD di NTB yang menginisiasi kegiatan Sekolah Hukum seperti ini. “Kegiatan ini tepat bagi situasi sekarang, kompleksitas problem hukum di tengah masyarakat. LBH ini mudah-mudahan berkelanjutan siapapun pengurus nantinya,” tutupnya.
