Survei Kepuasan Publik Dituding Disusupi Agenda Politik, Ini Kata Dirut PDAM Loteng
LOMBOK TENGAH – Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PDAM Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah (Loteng) diwarnai dugaan disusupi oleh agenda politik salah satu kandidat petahana yang kini menjabat orang kedua di Lombok Tengah.
Questioner yang ditanyakan kepada pelanggan dinilai melenceng dari tujuan Indikator Baku Survei dan cenderung mensosialisasikan kebijakan populis petahana secara berlebihan.
Direktur PDAM Tirta Ardhiya Rinjani Loteng, Bambang Supratomo saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp mengatakan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Hal tersebut mengatur metodologi survei, unsur pelayanan yang dinilai, pengolahan data, hingga penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Peraturan ini menggantikan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014.
“Untuk BUMD Air Minum (Perumda/PDAM), selain mengacu pada regulasi pelayanan publik di atas, pelaksanaan survei kepuasan pelanggan juga menjadi bagian dari Good Corporate Governance (GCG) dan evaluasi kinerja perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan,” jelasnya (10/07).
Ia menjelaskan, survei tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Perumda Air Minum sebagai dasar evaluasi, perbaikan mutu layanan, dan peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan air minum yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Terkait dugaan survei ini ditunggangi agenda politik, Bambang mengaku tidak tahu. Ia berkelit bahwa survei dilakukan secara profesional.
“Kami tidak tau, survei di lakukan secara profesional dengan tujuan di atas tidak kurang tidak lebih,” tandasnya.
Sebelumnya, BM yang merupakan salah seorang warga Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, membeberkan cara petugas saat melakukan survei. selain menanyakan perihal pelayanan PDAM, petugas juga mengajukan pertanyaan khusus yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Wakil Bupati jika maju sebagai kandidat Pilkada.
”Sangat jelas arahan dari petugas itu,” ungkapnya.
Menurut BM, dugaan kampanye terselubung menggunakan program pemerintah ini tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Praya Barat.
Ia mengaku menerima informasi dari kerabatnya bahwa petugas survei di kecamatan lain juga melakukan hal serupa. Bahkan, petugas disebut secara terang-terangan meminta warga yang disurvei untuk memilih kandidat tertentu.
Padahal sejatinya, tidak ada aturan yang membolehkan anggaran atau program pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Program survei kepuasan pelanggan ini diduga telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok dibanding kepentingan masyarakat luas.
