Kehadiran OPD Minim di Rapat Paripurna, NasDem: Jangan Mentang-mentang Tidak Ada Oposisi
PRAYA-Minimnya tingkat kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap agenda rapat Paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dibahas. Minimnya tingkat kehadiran OPD selalu hanya terjadi ketika posisi Kepala Daerah dihadiri oleh Wakil Bupati. Sebaliknya, jika rapat Paripurna dihadiri oleh Bupati, maka tingkat kehadiran OPD sangat tinggi. Peristiwa ini lantas menggelitik fraksi Nasional Demokrat (NasDem) untuk mencari penyebabnya.
Ketua Komisi I sekaligus Ketua Partai NasDem Lombok Tengah, Ahmad, S.H menyatakan keheranannya tentang ini. “Saya heran saja tingkat kehadiran OPD pada Rapat Paripurna rendah tidak pernah full,” ungkapnya.
Fenomena ini lantas menyita perhatian hampir semua anggota DPRD Lombok Tengah, terutama Fraksi NasDem. Sebab kehadiran semua OPD dalam Rapat Paripurna sangatlah penting. Pasalnya dalam setiap Rapat Paripurna yang digelar DPRD agenda yang dibahas yakni program-program Kepala Daerah yang menjadi jantung Kabupaten Lombok Tengah. Dan tentu program yang dibahas di DPRD harus diketahui dan didengar oleh semua OPD yang ada. “Padahal dalam setiap kegiatan Rapat Paripurna yang dibahas program Pemerintah, seharusnya mau dihadiri Bupati ataupun Wabup tentu OPD harus hadir semua,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran Kepala OPD untuk melihat dan mendengar dalam setiap Rapat Paripurna juga menjadi salah satu bentuk tangggung jawab kepada masyarakat Lombok Tengah. Karena apa yang dibahas pada setiap Rapat Paripurna menyangkut kemajuan Loteng dan kesejahteraan masyarakatnya. “Marilah eksekutif kita sama-sama berubah dalam hal ini, disaat kami anggota DPRD mulai mendisiplin diri ya diimbangilah,” pintanya.
Ditegaskan, jangan sampai karena di kepemipinan Pathul-Nursiah jilid 2 ini tidak ada oposisi, kemudian dianggap enteng oleh OPD yang ada. “Marilah kita sama-sama memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal sekecil apapun termasuk dalam hal disiplin,” ujarnya.
Dan terkait persoalan minimmya tingkat kehadiran OPD ini, pihaknya meminta agar menjadi catatan kepala daerah. Apalagi berhembus kabar akan dilakukkan mutasi. Tentu momen ini diharapkan dijadikan momen untuk menempatkan pejabat OPD yang mau bekerja, disiplin, dan loyal . “Harus dievaluasi mana OPD yang malas dan tidak.” Dengan minimnya kehadiran OPD di setiap rapat yang dihadiri Wabup pihaknya menduga hanya sebagian kecil saja OPD yang memahami visi dan Misi Masmirah.(wid)
