Pojok NTB Gelar Dialog Publik, Bahas “Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda, Solusi Birokrasi atau Gimik Politik”

MATARAM-Pojok NTB menggelar dialog publik di Meeino Warking, Kota Mataram pada Jumat (16/5/2025) malam. Dialog publik tersebut mengangkat tema “Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?”. Acara tersebut diinisiasi oleh Pojok NTB dan ditujukan untuk memberikan koreksi, kritik, dan pandangan lain perihal kebijakan Iqbal-Dinda khususnya pada bab meritokrasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD NTB sekaligus Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri. Hadir pula Akademisi Fisip Universitas 45 Mataram sekaligus Pengamat Politik, Dr. Alfisyahrin. dari kalangan akademisi, aktivis, advokat, LSM, pegiat, hingga mantan pejabat.

Direktur Pojok NTB, M. Fihiruddin, dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan hadir dalam kesempatan tersebut. Dialog publik tersebut digelar dalam rangka untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan meritokrasi yang selama ini digembar-gemborkan Iqbal-Dinda. “Kami memandang, meritokrasi baru sebatas narasi dan retorika belaka. Kita belum melihat terjemahan konkretnya dalam bentuk kebijakan,” ungkapnya.

Menurutnya, narasi meritokrasi yang selama ini disampaikan Gubernur Iqbal dianggap hanya sebatas gimik politik. Imbasnya, kepercayaan publik terus merosot terhadap kepemimpinan Iqbal-Dinda. “Ini kan hanya cuap-cuap saja jadinya. Publik tidak melihatnya dalam bentuk keputusan,” terangnya.

Selain itu, Fihiruddin juga menyoroti kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Iqbal-Dinda beberapa waktu lalu. Menurutnya, dari total 72 pejabat yang mengalami mutasi, masih banyak pejabat yang tidak ditempatkan pada bidang keahliannya termasuk juga dari sisi proses. “Publik itu bisa menilai. Jangan anggap mereka bodoh. Ini bicara meritokrasi, tapi saat menggelar mutasi, banyak blunder yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi,” ujarnya.

Lima tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan narasi pembanding terhadap seluruh kebijakan yang akan diambil Iqbal-Dinda ke depan. Tak tanggung-tanggung, PojokNTB mengaku akan konsisten menggelar dialog publik setiap bulan untuk memberikan kritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil Iqbal-Dinda. “Kita akan buat dialog publik setiap bulan. Ini kita lakukan sebagai representasi keresahan masyarakat terhadap kinerja pemimpinnya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPRD NTB sekaligus Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, pihaknya mengapresiasi acara dialog publik tersebut. Menurutnya, dialog publik semacam itu penting untuk terus dilakukan dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik. Spesifik terkait tema, Akri menilai diskursus perihal meritokrasi memang menjadi salah satu isu besar di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda. Bahkan pihaknya di DPRD NTB berkomitmen mengawal program tersebut. “Kami di DPRD NTB, khususnya di Komisi I yang memang menjadi bidang kami, akan mengawal serius meritokrasi ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip luhurnya,” terang Akri.

Akri menuturkan, Gubernur Iqbal tengah berupaya menjalankan sistem dalam mesin birokrasi. Pada ujungnya nanti, meritokrasi itu akan dinilai masyarakat dalam hal kemampuan memberikan pelayanan publik. “Nanti Pak Gubernur akan memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait apa yang selama ini dia sampaikan. Dalam konteks ini, publik akan memberikan penilaian,” kata Wakil Ketua Pansus IV DPRD NTB itu.

Akri mengingatkan agar kepala OPD yang diberikan amanah mampu menerjemahkan visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur. Pihaknya berharap kepada pejabat baru yang belum lama ini dilantik memiliki pemahaman dan kepatuhan pada tugas dan tanggung jawab dalam memastikan terealisasinya visi dan misi Iqbal-Dinda.

Sementara Akademisi Fisip Universitas 45 Mataram sekaligus Pengamat Politik, Dr. Alfisyahrin menerangkan perihal kaidah dasar dalam prinsip meritokrasi.Ia menuturkan, dalam realitasnya meritokrasi tidak mudah dilaksanakan di tengah konfigurasi politik. “Meritokrasi ini sebetulnya bukan barang baru, yang pada praktiknya lazim dalam kekuasaan kita. Hal ini tidak mudah dilaksanakan ya setidaknya sulit menemukan momentum. Mengapa seperti itu ya karena dalam platform kekuasaan kita, itu diatur oleh instrumen-instrumen lain yang mengendalikan setiap keputusan, termasuk mesin birokrasi,” jelasnya.

Alfisyahrin mengaku, ada patronase kekuasaan yang menjerat pejabat publik. Hal ini berimplikasi pada pengendalian birokrasi berdasarkan pengaruh. Dalam konteks NTB, ia tetap melihat praktik meritokrasi sulit dilakukan. Kekuasaan seringkali terjerat atau dipengaruhi oleh operasi “back stage” atau panggung belakang kekuasaan. “Di NTB, kita belum menemukan dalil logis mengapa kebijakan ini jadi arus utama di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda. Meritokrasi jadi sebatas teori. Tetapi di belakang panggung, tetap ada ruang akomodasi kepentingan.” Terangnya.

Secara spesifik, Alfisyahrin menilai mutasi pejabat yang dilakukan Iqbal-Dinda beberapa pekan lalu belum mencerminkan prinsip-prinsip meritokrasi. Karena menjalankan meritokrasi itu ada tiga hal penting yang harus terbangun yakni kapabilitas, prestasi, dan kualifikasi. “Mutasi kemarin belum sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi. Kalau kita lihat rekam jejak dari 72 pejabat, ada beberapa pejabat yang tidak mencerminkan esensi meritokrasi. Kalau saya lihat, baru 40 persen prinsip meritokrasi dijalankan,” paparnya.

Menurutnya, narasi meritokrasi yang selama ini disampaikan Gubernur Iqbal hanya sebatas untuk memanipulasi kesadaran publik. Padahal, dalam realitasnya, di tengah pragmatisme politik kebijakan kekuasaan tidak lagi steril dari kepentingan politik termasuk kepentingan transaksional.

Dalam dialog publik tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan keresahannya perihal kepemimpinan Iqbal-Dinda di NTB.

Salah seorang perwakilan Mahasiswa, El Wani Pramesti pada acara itu juga mengatakan Ia melihat adanya fenomena pemimpin di NTB yang lebih banyak memainkan gimik di media sosial. Dimana dalam realitasnya pemimpin NTB belum ada hasil kinerja nyata di lapangan hingga terlihat tidak ada ksseriusan alias masih leha-leha. “Hanya gaya-gayaan di media saja. Brandingnya saja tapi di lapangan zonk. Kalau bisa, kita ingin duduk bersama gubernur untuk kita mendengar langsung apa yang sudah dilakukannya beberapa bulan ini,” harapnya.

Disatu sisi Gubernur-Gubernur daerah lain saat ini kita lihat sudah banyak mengeluarkan kebijakam yang berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh sebab itu pihaknya merasa cemburu dengan semua itu yang padahal hal itu juga bisa dilakukan oleh Gubernur NTB sejak dilantik beberapa waktu lalu. “Jujur saya cemburu melihat kebijakan nyata dari gubernur-gubernur di daerah lain yang banyak mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” paparnya.(wid)