Dukung Penuh Proses Hukum, Kasta NTB dan Pasek Desak Kejati Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana Siluman
MATARAM – Koalisi Rakyat yang terdiri dari Kasta NTB dan Perhimpunan Pemuda Sasak ( PASEK) menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusut tuntas dugaan korupsi aliran dana siluman yang menyeret sejumlah nama wakil rakyat.
Kedua lembaga ini mendesak pihak Kejati untuk segera memanggil dan memeriksa 13 anggota DPRD NTB yang diduga kuat menerima aliran dana tersebut yang hingga saat ini belum menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.
Presiden Kasta NTB, Lalu Wing Haris menekankan penuntasan kasus ini adalah ujian bagi integritas penegakan hukum di NTB, serta mempertanyakan sejauh mana KEJATI NTB mendalami kasus penerima aliran dana siluman.
“Kami tidak ingin hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nama-nama yang beredar sudah menjadi konsumsi publik, dan Kejati harus berani mengambil langkah progresif dengan melakukan pemanggilan paksa jika diperlukan,” tegasnya (02/04).
Senada dengan hal tersebut, presiden Himpunan Pemuda Sasak (Pasek), Taufik Hidayat menegaskan, tindakan para oknum anggota dewan, tim transisi dan Kepala BPKAD NTB yang diduga terlibat cawe-cawe dalam kasus ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
“Bahwa kami dengan tegas menyampaikan panggil 13 nama anggota dewan yang di duga ikut terlibat menerima aliran dana siluman akan tetapi tidak mengembalikan, serta panggil periksa tim transisi dan Kepala BPKAD NTB yang di duga cawe-cawe, tegasnya.
Saat menemui masa aksi, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, M Harun Al Rasyid menyampaikan, bahwa terkait apa yang di sampaikan masa aksi, akan menunggu hasil fakta persidangan.
“Kami menunggu hasil fakta-fakta persidangan, adapun terkait 13 nama yang teman-teman duga ikut terlibat, silahkan di laporkan kepada kami , dan kami akan atensi laporan teman-teman,” ujarnya.
KASTA NTB dan perhimpunan Pemuda Sasak (PASEK) Indonesia memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. Mereka berencana akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat sebagai bentuk penguatan dukungan moral kepada Kejati NTB sekaligus pengingat bagi para pejabat publik agar tidak bermain-main dengan uang rakyat.
“Dukungan kami kepada Kejati adalah dukungan mutlak selama mereka berada pada jalur kebenaran. Jangan biarkan 13 nama ini merasa kebal hukum hanya karena jabatan mereka,” tutupnya.
