Jadi Pilot Project Nasional, NTB Rintis Kerangka Pembiayaan Risiko Bencana Terintegrasi Bersama BNPB dan GIZ

MATARAM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui program Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP) menggandeng Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat (FPRB NTB) merintis pengembangan kerangka pembiayaan risiko bencana terintegrasi dari tingkat daerah hingga nasional.

​Inisiatif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pertemuan pemangku kepentingan utama (pre-findings meeting) di Hotel Santika Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian pengumpulan data serta analisis komprehensif di tingkat nasional maupun daerah yang dilaksanakan pada 10–19 Agustus 2026.

​NTB dipilih sebagai wilayah percontohan utama (pilot project) untuk menghasilkan rekomendasi strategis berbasis fakta (evidence-based). Pembelajaran lokal dari NTB diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam merumuskan instrumen serta mekanis keuangan berbasis komunitas yang terjangkau, konkret, dan dapat direplikasi secara luas di seluruh Indonesia.

​Pelaksanaan kajian ini difasilitasi oleh kerja sama antara Frankfurt School of Finance & Management, BNPB, GIZ, dan FPRB NTB, dengan dukungan teknis dari lembaga konsultan MarkPlus. Tim gabungan tersebut mengarahkan fokus analisis pada pemetaan kesenjangan (gap analysis) pembiayaan risiko bencana di NTB melalui pendekatan serta metodologi survei pasar yang terstruktur.

​Melalui survei pasar tersebut, studi ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai lanskap pembiayaan risiko bencana yang ada saat ini, mengidentifikasi celah pembiayaan utama, serta memetakan berbagai opsi penguatan kesiapsiagaan dan ketangguhan finansial baik di tingkat lokal maupun nasional.

​Integrasi Manajemen Bencana dan Perlindungan Sosial

​Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh, menjelaskan bahwa langkah strategis ini berjalan selaras dengan visi jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan Pengelolaan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dengan sistem Perlindungan Sosial (PS).

​Menurut Udrekh, integrasi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan mekanisme keuangan strategis dan instrumen asuransi untuk memperkokoh kesiapsiagaan, kecepatan tanggap darurat, serta efektivitas ketangguhan pascabencana bagi masyarakat.

​”Penguatan ketangguhan bencana menuntut ketersediaan akses keuangan yang memadai, andal, dan tepat waktu bagi pemerintah, dunia usaha, maupun rumah tangga saat terjadi bencana,” ujar Udrekh dalam keterangannya.

​Langkah konkret yang dilakukan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan bencana yang sedang berjalan, pemetaan dinamika penawaran dan permintaan (supply and demand) pada sektor perekonomian vital di NTB—seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata—serta pemetaan berbagai hambatan dari aspek hukum, finansial, maupun kelembagaan.

​Melalui identifikasi menyeluruh tersebut, inisiatif ini menjajaki peluncuran mekanisme perlindungan finansial yang tepat guna di tingkat tapak. Beberapa instrumen pembiayaan yang tengah dikaji antara lain skema asuransi mikro (microinsurance), pembentukan dana cadangan (contingency funds), serta instrumen pengalihan risiko (risk transfer).

​Lebih lanjut, program ini mengusung pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan Pembiayaan Risiko Iklim dan Bencana (Climate and Disaster Risk Financing / CDRFI) ke dalam skema Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection / ASP). Langkah ini dirancang sebagai bentuk investasi solusi terpadu untuk membangun kapasitas komprehensif masyarakat di setiap fase siklus bencana, mulai dari kapasitas adaptif, kapasitas antisipasi, hingga kemampuan menyerap dampak bencana (coping capacity).

​Konsultasi Publik dan Pelibatan Lintas Sektor

​Dalam proses pengumpulan data dan perumusan rekomendasi, rangkaian kegiatan ini melibatkan proses konsultasi publik yang komprehensif dengan merangkul jajaran instansi pemerintah di Provinsi NTB, seperti Bappeda, BPBD, BKAD, DLH, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

​Selain jajaran birokrasi, kolaborasi ini menghimpun masukan strategis dari OJK Regional NTB, pelaku sektor swasta, serta kelompok masyarakat di tingkat desa yang menjadi lokasi pengembangan model mata pencaharian berkelanjutan (sustainable livelihood models / SLM).

​Sementara itu, Commission Manager/Principal Advisor GIZ ISASP Indonesia, Cut Sri Rozanna, menekankan pentingnya menempatkan investasi pada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas bersama lintas sektor.

​”Seiring meningkatnya frekuensi bencana dan besarnya kerugian ekonomi yang mengancam keberlanjutan pembangunan di Indonesia, perlindungan sosial adaptif tidak boleh sekadar dipandang sebagai program tunggal. Hal ini harus dibangun sebagai sebuah sistem terpadu dari hulu ke hilir,” tegas Cut Sri Rozanna.

​Ia menambahkan, apabila perlindungan sosial adaptif dipadukan dengan pembiayaan risiko bencana yang inovatif, inklusif, terjangkau, serta fleksibel untuk diakses masyarakat, maka pembentukan komunitas yang tangguh bukan lagi sekadar wacana. GIZ menyatakan komitmen penuhnya untuk terus mendukung pencapaian visi jangka panjang Pemerintah Indonesia tersebut.

​Penyusunan Laporan Penilaian Kesenjangan

​Pada kesempatan yang sama, Ketua FPRB NTB, Dr. Rahmat Sabani, menegaskan pentingnya kontinuitas sistem dalam membangun ketangguhan masyarakat lokal secara nyata di lapangan. Menurutnya, proses ketangguhan tidak bisa berhenti pada aspek fisik semata, melainkan harus menyentuh ranah keterjaminan finansial.

​”Membangun ketangguhan masyarakat lokal membutuhkan sistem yang berkesinambungan dan tidak terputus, mulai dari upaya mitigasi di hulu hingga penyediaan perlindungan finansial di hilir,” kata Rahmat.

​Seluruh data, temuan, dan masukan dari rangkaian Survei Pasar ini nantinya akan dirangkum secara mendalam dalam Gap Assessment Report (Laporan Penilaian Kesenjangan) yang dijadwalkan rampung pada November 2026.

​Laporan komprehensif tersebut disusun untuk menyajikan pilihan kebijakan (policy options) yang konkret sekaligus menyediakan cetak biru (blueprint) pengembangan produk keuangan yang adaptif bagi NTB. Ke depannya, rancangan instrumen keuangan yang diterapkan di NTB ini akan menjadi acuan nasional (benchmark) bagi daerah lain di Indonesia dalam memperkuat sistem ketahanan finansial menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim.