Bupati Lombok Tengah Rombak Manajemen RSUD Praya, dr. Basirun Dipercaya Jabat Direktur
PRAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah melakukan penataan dan penyegaran struktur birokrasi di lingkungan fasilitas kesehatan daerah. Melalui Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 428 Tahun 2026 tanggal 6 Oktober 2026, Bupati resmi mempercayakan kepemimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya kepada dr. Basirun, M.M.R.S., sebagai Direktur RSUD Praya yang baru.
Sebelum diamanahi memimpin rumah sakit pelat merah tersebut, dr. Basirun menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD Praya Kelas C. Rekam jejak dan pengalamannya di lini pelayanan medis menjadi modal utama dalam mengawal tata kelola RSUD Praya ke depan.
Pengangkatan direktur baru ini diiringi dengan restrukturisasi serta pengisian posisi strategis pada jajaran manajemen. Langkah penataan aparatur ini diharapkan menjadi akselerator peningkatan mutu pelayanan kesehatan, kenyamanan ruang perawatan, hingga kepastian administrasi bagi masyarakat Lombok Tengah.
Penguatan Jajaran Manajemen dan Wakil Direktur
Dalam penataan struktur organisasi RSUD Praya, Bupati Lombok Tengah menetapkan dua posisi Wakil Direktur guna memperkuat sinergi antara manajemen teknis medis dengan pengelolaan administratif:
H. Lalu Najmul Epran, S.K.M., S.Kep., M.P.H. (sebelumnya Kabid Keperawatan RSUD Praya Kelas C) diangkat sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD Praya.
H. Harmaen, S.Kep., Ners., M.Kes. (sebelumnya Kabag Tata Usaha RSUD Praya Kelas C) diangkat sebagai Wakil Direktur Umum, Keuangan, dan Pengembangan SDM RSUD Praya.
Sementara itu, pergeseran jabatan juga terjadi pada Rohadi, S.K.M., S.Kep., Ners., M.Kes. (sebelumnya Kabid Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya RSUD Praya Kelas C) yang mendapat amanah baru sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah.
Daftar Lengkap Pejabat Baru RSUD Praya 2026
Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 428 Tahun 2026, berikut daftar lengkap pejabat yang menduduki posisi baru di lingkungan RSUD Praya:
- dr. Basirun, M.M.R.S.
Jabatan Lama: Kabid Pelayanan Medik RSUD Praya Kelas CJabatan Baru: Direktur RSUD Praya
- H. Lalu Najmul Epran, S.K.M., S.Kep., M.P.H.
Jabatan Lama: Kabid Keperawatan RSUD Praya Kelas CJabatan Baru: Wakil Direktur Pelayanan RSUD Praya
- H. Harmaen, S.Kep., Ners., M.Kes.
Jabatan Lama: Kabag Tata Usaha RSUD Praya Kelas CJabatan Baru: Wakil Direktur Umum, Keuangan, dan Pengembangan SDM RSUD Praya
- Muhammad Amin Nasir, S.Kep., Ners.
Jabatan Lama: Kasi Pelayanan Medik pada Bidang Pelayanan Medik RSUD Praya Kelas C
Jabatan Baru: Kabid Pelayanan Medik RSUD Praya
- Farida, S.Kep., Ns.
Jabatan Lama: Kasi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan pada Bidang Keperawatan RSUD Praya Kelas C
Jabatan Baru: Kabid Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan RSUD Praya
- Muhamad Zuhaeri, S.Kep., M.P.H.
Jabatan Lama: Kasi Penunjang Medik pada Bidang Pelayanan Medik RSUD Praya Kelas C
Jabatan Baru: Kabid Pelayanan Penunjang Medik dan Nonmedik RSUD Praya
- Taufiq Akbar, S.Kep.
Jabatan Lama: Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya RSUD Praya Kelas C
Jabatan Baru: Kabag Umum dan Hubungan Masyarakat RSUD Praya
- Okthalin Harikawati, S.T.
Jabatan Lama: Kasubbag Program pada Bagian Tata Usaha RSUD Praya Kelas C
Jabatan Baru: Kabag Perencanaan dan Keuangan RSUD Praya
- Imam Sakti Panduwijaya, S.Kom.
Jabatan Lama: Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha RSUD Praya Kelas C
Jabatan Baru: Kabag Pengembangan SDM, Pendidikan, dan Pelatihan RSUD Praya
Orientasi Pelayanan Publik dan Kelompok Rentan
Restrukturisasi ini menuntut jajaran manajemen RSUD Praya yang baru di bawah kepemimpinan dr. Basirun untuk menghadirkan perubahan berorientasi pada kebutuhan pasien (patient-centered care). Kinerja manajemen akan diukur dari keterbukaan informasi, kepastian alur rujukan, kebersihan lingkungan, serta kemudahan akses layanan bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Sinergi antara pelayanan medis yang responsif dan tata kelola keuangan yang transparan diharapkan mampu memulihkan serta memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan milik Pemkab Lombok Tengah tersebut.
