Rencana Proyek Seaplane di Bendungan Batujai Ditolak Warga, Dinilai Matikan Ekonomi Nelayan
LOMBOK TENGAH — Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membangun terminal seaplane (pesawat amfibi) di Bendungan Batujai pada tahun 2026 mendapat perlawanan dari masyarakat setempat. Warga yang tinggal di lingkar bendungan menolak keras proyek tersebut karena dinilai mengancam ruang publik dan mata pencaharian utama mereka sebagai nelayan.
Penolakan ini didasari oleh ketergantungan ekonomi warga terhadap sektor perikanan di bendungan tersebut. Ketua Nelayan Karang Baru Barat sekaligus Ketua Pokmar Pade Angen, Beni Kuspandi, menegaskan bahwa kehadiran seaplane akan mematikan roda ekonomi masyarakat lokal.
“Untuk warga dan masyarakat di sini, itu (nelayan) sebagai mata pencaharian yang paling utama. Jika seaplane ini dibangun, otomatis masyarakat itu akan mati mata pencahariannya,” ujar Beni saat ditemui di lokasi, Senin (29/6/2026).
Menurut Beni, sekitar 99 persen penduduk di sekitar bendungan menggantungkan hidup dengan mencari ikan. Ia memperingatkan pemerintah bahwa proyek ini bisa memicu konflik sosial jika dipaksakan tanpa memikirkan nasib perut warga.
“Kalau ini benar-benar terbangun, otomatis mereka akan kelaparan. Kalau sudah kelaparan, mereka akan panas, dan siap melakukan segala cara,” tegas Beni.
Selain dampak ekonomi, proyek ini juga dikritik karena dianggap akan mengubah bendungan menjadi kawasan eksklusif. Akbar Tanjung, pemuda asal Dusun Tepak, Desa Penujak, menyoroti hilangnya akses wisata gratis bagi masyarakat umum.
“Bendungan Batujai ini setiap hari sudah menjadi destinasi wisata, apalagi di sore hari selalu ramai. Jika seaplane dibangun, otomatis kunjungan-kunjungan itu terancam hilang karena seaplane ini sifatnya VVIP, bukan untuk umum,” ungkap Akbar.
Akbar juga meluapkan kekecewaan mendalam warga lingkar bendungan yang merasa selalu menjadi korban proyek strategis pemerintah tanpa pernah merasakan manfaat langsung secara nyata.
“Kita di sini sudah tiga kali menjadi korban. Pertama, lahan nenek moyang kita diambil (untuk bendungan). Kedua, pembangunan bandara (BIL). Ketiga, proyek sedimentasi. Sekarang mau diambil lagi area nelayan. Masak iya-iya terus, mati kita sebagai masyarakat di sini,” keluhnya.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya keterbukaan informasi dari pihak siberitas terkait. Warga mengaku hingga kini belum pernah mendapatkan sosialisasi resmi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, dan hanya mendengar kabar burung.
“Tidak ada sosialisasi sama sekali. Saya hanya pernah melihat ada kunjungan-kunjungan saja dari pihak Bupati maupun Gubernur,” tambah Akbar.
Saat ini, gelombang solidaritas penolakan terus menguat di berbagai wilayah lingkar bendungan, mulai dari Karang Baru, Embung, Merang Baru, Muskalah, Sesake, Penujak, hingga Selebung.
Warga menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran jika suara mereka diabaikan.
Masyarakat menuntut adanya keterbukaan, solusi konkret, serta jaminan kompensasi yang jelas bagi kelangsungan hidup keluarga mereka sebelum proyek seaplane tersebut dilanjutkan.
