Audiensi DPRD Loteng – PAAP NTB, Buka-bukaan Polemik Pelayanan dan Infrastruktur
LOMBOK TENGAH – Pusat Advokasi dan Aksi Pemuda (PAAP) NTB melakukan audiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan mengusung persoalan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pelayanan air bersih oleh PDAM yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Audiensi terdebut diterima Sekertaris Komisi III DPRD Lombok Tengah, Ki Agus Azhar beserta anggota Komisi III dan perwakilan Dinas PUPR, Direktur Teknis PDAM dan Dinas Lingkungan Hidup, Senin (05/01).
Sekretaris Jenderal PAAP NTB, Muhammad Zulkarnain menyampaikan persoalan PDAM bukan hanya soal distribusi air, tetapi juga pemeliharaan jaringan, kebocoran pipa, dan lambannya respons perbaikan.
Ia juga menyoroti persoalan sampah di sejumlah titik, salah satunya di Pasar Barabali, serta ruas jalan Barabali-Praya yang merupakan jalur padat aktivitas dan sering dilalui pejabat daerah.
“Ini jalan sibuk dan strategis, tapi kondisinya jauh dari layak. Perlu kejelasan soal perubahan status jalan dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Pengurus lainnya, Samsul Hadi mengatakan, persoalan yang disampaikan dalam audiensi tersebut sebenarnya berskala kecil dan bisa ditangani cepat, seperti tambal sulam jalan, penanganan kebocoran pipa PDAM, dan pengangkutan sampah di titik-titik tertentu.
“Ini bukan masalah massif. Tapi dampaknya langsung dirasakan warga. Mereka bayar pajak dan retribusi, maka sudah seharusnya menikmati hasil pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Abdul Fattah juga meyoroti kondisi sampah yang ada di Ruas jalan Baraabali menuju Praya beberapa tahun terakhir yang tidak pernah diperhatikan. “Penumpukan sampah ini berakibat pada bau dan pemandangan menjadi tidak estetik akan berdampak pada masyarakat setempat, suatu saat menimbulkan penyakit,” ungkapnya.
SekretarisnKomisi III DPRD Loteng, Ki Agus Azhar mengatakan, tahun 2025, DPRD sudah mengajukan perubahan setatus jalan kabupaten menjadi jalan provinsi namun tidak ada satupun usulan yang diterima oleh pemerintah Provinsi NTB.
Semntara itu, Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian menyampaiman dari sekitar 800 kilometer jalan kabupaten, hanya 74 kilometer yang berada dalam kondisi mantap, sementara sekitar 200 kilometer masih dalam kondisi tidak mantap.
Upaya perbaikan dikatakannya sudah dilakukan, termasuk pinjaman daerah sejak 2015 pada masa kepemimpinan Suhaili, dengan masa pinjaman delapan tahun untuk perbaikan jalan.
“Dinas PUPR punya keinginan yang sama, tapi kemampuan keuangan daerah terbatas,” jelas Kadis PUPR.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 PUPR tidak menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pembangunan.
Meski demikian, Kadis PUPR menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian, meskipun ia mengingatkan perlunya kesabaran dan pengelolaan harapan yang realistis.
Terkait persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengakui kompleksitas penanganan persampahan, khususnya di Pasar Barabali yang dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika kawasan.
DLH membeberkan tiga faktor utama penyebab masalah sampah diantarany Keterbatasan armada yang tidak sebanding dengan volume sampah, Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah,
Pembuangan sampah di luar jadwal dan di lokasi ilegal.
Sebagai solusi, DLH menyatakan telah menyiapkan container sampah sejak 2022 dan mulai 3 Januari 2026 menurunkan armada dam truk untuk membersihkan kawasan Pasar Barabali.
