Rugikan Negara Rp712 Juta, Jaksa Kejari Loteng Tuntut Empat Terdakwa Korupsi Truk Sampah
PRAYA – Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah resmi membacakan surat tuntutan terhadap empat terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja modal dump truck dan arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp712.842.545,00.
Sidang pembacaan tuntutan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (11/11/2026). Tuntutan dibacakan langsung oleh Penuntut Umum Anak Agung Gede Triyatna, S.H., M.H., selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Lombok Tengah.
Empat terdakwa yang diseret ke meja hijau masing-masing berinisial MAA (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK), SU (Pengguna Anggaran / PA), SA (Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan DLH Lombok Tengah Tahun 2021), serta A (selaku penyedia barang / Direktur CV Dodena).
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, ahli, serta alat bukti, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang bervariasi sesuai dengan tingkat peran dan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa.
Rincian Tuntutan Empat Terdakwa
1. Terdakwa MAA (PPK):
- Pidana Penjara: 3 tahun dan 6 bulan (dikurangi masa penahanan yang telah dijalani).
- Pidana Denda: Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan.
- Uang Pengganti: Rp10 juta.
2. Terdakwa SU (Pengguna Anggaran):
- Pidana Penjara: 3 tahun dan 6 bulan (dikurangi masa penahanan yang telah dijalani).
- Pidana Denda: Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan.
3. Terdakwa SA (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan):
- Pidana Penjara: 3 tahun dan 6 bulan (dikurangi masa penahanan yang telah dijalani).
- Pidana Denda: Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan.
4. Terdakwa A (Direktur CV Dodena / Penyedia):
- Pidana Penjara: 5 tahun (dikurangi masa penahanan yang telah dijalani).
- Pidana Denda: Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan.
- Uang Pengganti: Rp702.842.545,00.
Khusus untuk terdakwa A, apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht), harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika harta benda terpidana tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara tambahan selama 2 tahun.
Tuntutan uang pengganti ini menjadi instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani Kejari Lombok Tengah.
Melalui pembacaan tuntutan ini, Penuntut Umum telah memaparkan penilaian yuridis berdasarkan fakta persidangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan (vonis). Kejari Lombok Tengah terus berkomitmen menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel, sejalan dengan misi penyelamatan aset dan keuangan negara.
