Dewan Tagih Transparansi Pemda Loteng soal Proses Tender Proyek
LOMBOK TENGAH – Pihak legislatif ingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) tentang pentingnya transparansi dalam pelaksanaan seluruh tender proyek pemerintah.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih rawan praktik tidak sehat.
Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Ki Agus Azhar menekankan seluruh tahapan tender, mulai dari perencanaan, pengumuman, hingga penetapan pemenang, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
Ia mengatakan, Transparansi merupakan kunci utama dalam mencegah potensi penyimpangan, termasuk praktik kolusi dan korupsi.
“Setiap proses tender harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada kesan proyek hanya dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa harus dimaksimalkan. Platform elektronik dianggap mampu meminimalisasi intervensi pihak tertentu sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta tender.
Selain itu, ia juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dari instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya keterlibatan publik, proses tender diharapkan berjalan lebih jujur dan profesional.
“Pengawasan tidak hanya dari internal pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga,” tambahnya.
Ia mengingatkan, proyek-proyek yang ditenderkan umumnya menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Pemda diharapkan ke depannya dapat terus memperbaiki sistem pengadaan yang ada, sehingga tidak hanya transparan tetapi juga efisien dan akuntabel. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.
