Menelusuri Jejak Penggunaan Dana Bagi Hasil PT. AMNT (Bagian 3)

PRAYA-Penelusuran jejak penggunaan dana bagi hasil keuntungan yang didapatkan Pemkab Loteng dari PT. AMNT tahun 2024 kemarin terus dilakukan. Diketahui berbagai kegiatan yang dijalankan oleh sebanyak 23 Dinas/Instansi dan satu Pemerintah Kecamatan dibiayai dengan menggunakan dana transfer tahap pertama dan kedua sebesar Rp 56.600.533.061.

Berdasarkan rincian program yang dijalankan pada waktu itu, ada juga sebagian anggaran yang diterima digunakan untuk membiayai gaji pegawai. Namun penggajian ini tidak dilakukan di semua Dinas/Instansi. Adapun daftar Dinas/Instansi yang melakukan penggajian pegawai dengan dana bagi hasil keuntungan dari PT. AMNT adalah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 11.543.754.231;
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp 4.462.522.136;
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp 552.494.349;
4. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 740.284.916;
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 90.742.434;
6. Sekertariat Daerah sebesar Rp 19.342.477;
7. Sekertariat DPRD sebesar Rp 12.244.208, ditambah biaya reses seluruh anggota DPRD Loteng sebanyak 50 anggota, sebesar Rp 2.417.311.788;
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 1.648.135.752;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 299.137.971;
10. Badan Pengembangan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp 370.052559;
11. Inspektorat sebesar Rp 1.148.280.252;
12. Pemerintah Kecamatam Peringgarata sebesar Rp 70.209.247.

Melihat dari rincian tersebut, ada beberapa Dinas dan Instansi yang mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih untuk menggaji dan memberikan tunjangan kepada ASN. Dinas dan Instansi tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat.

Terkait hal ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Tengah, Taufikurrahman Pau Note S.Pt M.Sc M.Eng menyatakan, selain menggunakan anggaran dari dana bagi hasil keuntungan PT. AMNT, Pemkab Loteng juga menggunakan sumber pendanaan lainnya untuk membiayai program kerja di Dinas/Instansi terkait.(wid)